Polemik pembangunan Bandara Ujoh Bilang, Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), terus bergulir di ruang publik dan media sosial. Ramainya perdebatan itu akhirnya mendapat respons dari politisi senior Dr. H. Irwan, S.IP., MP.

Lewat unggahan di media sosial, Irwan mengingatkan publik agar tidak terjebak pada opini yang keliru dan menyesatkan.

“Saya ingin mengajak kita semua berhenti sejenak dan melihat fakta, bukan justru terjebak pada perdebatan yang melahirkan kebencian,” jelas Irwan.

Irwan secara tegas meluruskan narasi yang berkembang bahwa Bandara Ujoh Bilang dibangun hanya karena adanya alokasi Rp 43 miliar dari Pemprov Kaltim pada APBD 2025. Menurutnya, anggapan tersebut tidak sesuai fakta.

“Pemberitaan publik menggiring persepsi seolah-olah bandara ini dibangun karena ada alokasi anggaran dari pemprov. Faktanya tidak sesederhana itu,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pembangunan bandara sudah dirancang sejak 2017 dan dibiayai secara bertahap oleh APBD Mahakam Ulu dengan total sekitar Rp 200 miliar, baik pada masa bupati sebelumnya maupun bupati saat ini.

“Dukungan Rp 43 miliar dari pemprov memang penting, tapi itu dukungan tambahan, bukan pondasi utama pembangunan bandara,” tegas Irwan.

Irwan juga menyoroti dampak serius dari persepsi keliru tersebut. Menurutnya, opini publik yang terlanjur terbentuk membuat Bupati Mahakam Ulu justru menjadi sasaran kritik dan perundungan, seolah-olah pemerintah daerah tidak bekerja.

“Pemkab Mahakam Ulu dianggap lamban dan tidak bisa bekerja. Padahal kerja panjang pemerintah daerah justru tidak terlihat,” katanya.

Ia menegaskan, proses paling berat dalam pembangunan bandara, mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga risiko hukum dan politik sudah lebih dulu dikerjakan oleh Pemkab Mahakam Ulu jauh sebelum bantuan provinsi turun.

“Pekerjaan terberat, sunyi, mahal, dan penuh risiko politik bahkan hukum, justru sudah dikerjakan sejak lama oleh pemerintah kabupaten,” pungkas Irwan.

Sumber; https://ruangborneonews.com/kedaerahan/polemik-bandara-ujoh-bilang-ramai-irwan-buka-fakta-dirintis-sejak-2017-bukan-proyek-instan/