Hari-hari ini, kebakaran hutan menjadi perbincang hangat di tanah air. Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia khususnya Sumatera dan Kalimantan akhir-akhir ini makin meluas dan berdampak. Ia tak saja berdampak di Sumatra, tetapi hingga ke negeri jiran, Malaysia dan Singapura. Ada korban terdampak, korban jiwa terbakar, gangguan infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) termasuk kerugian hutan berikut biodiversity-nya, perkebunanan, dan ladang masyarakat terus berlangsung.

Prihatinnya lagi, upaya pemerintah tampak belum maksimal. Dari pemerintah pusat dan daerah, seperti ada putus kordinasi. Di mana keseriusan pemerintah daerah juga patut dipertanyakan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) termasuk biaya pencegahan dan pemadamannya.

Karhutla sendiri bisa terjadi, karena perbuatan korporasi ataupun dari masyarakat sendiri. Bisa oleh perusahaan kehutanan ataupun perkebunan maupun oleh masyarakat yang berkebun atau berladang. Pola land clearing terus dibakar adalah cara lama yang belum bisa hilang.

Karhutla biasanya banyak terjadi di areal hutan tanaman industri, kebun sawit, lahan gambut, ladang berpindah ataupun hutan atau lahan yang ada singkapan batu bara di permukaan tanah ataupun di dalam tanahnya. Biasanya kebakaran, seperti ini cukup lama dan susah dipadamkan.

Perbuatan membakar hutan, kebun dan lahan dengan sengaja untuk kepentingan apapun, sudah jelas dilarang oleh undang-undang. Ada tiga aturan UU yang melarang warga untuk melakukan pembakaran lahan. Tetapi tetap saja terjadi kebakaran hutan dan lahan tiap tahunnya. Sejauh ini ada tiga UU yang mengatur soal larangan warga, person dan masyarakat melakukan pembakaran hutan.

Pertama, UU No 41 tahun 1999 tentang kehutanan. Pasal 78 ayat 3 berisi, pelaku pembakaran hutan dikenakan sanksi kurungan 15 tahun dan denda maksimal Rp 5 miliar. Lalu, Pasal 78 ayat 4 berbunyi, pelaku pembakaran hutan dikenakan sanksi kurungan 5 tahun dengan denda maksimal sbesar Rp 1,5 miliar.

Kedua, UU No 18 Tahun 2004 tentang perkebunan.
Pasal 8 ayat 1 menyebutkan, seseorang yang sengaja membuka lahan dengan cara dibakar, dikenakan sanksi kurungan 10 tahun dan denda maksimal Rp 10 miliar.

Ketiga, UU No 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Pasal 108 menyatakan, seseorang yang sengaja membuka lahan dengan cara dibakar dikenakan sanksi minimal 3 tahun dan maksimal 10 tahun serta denda maksimal Rp 10 miliar.

Semestinya dengan ketiga UU di atas dan kesepakatan lokal bisa menjadi acuan bersama untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan kita di Pulau Sumatra dan Kalimantan. Dengan implementasi aturan ini, maka kebakaran lahan hutan di Indonesia sudah bisa dikurangi, bahkan bisa dihilangkan, tetapi faktanya tiap tahunnya kebakaran hutan terus berulang, korban jiwa, kerusakan lingkungan hidup dan hutan serta kerugian biaya terus menjadi ancaman di tanah air.

Kita berharap besar pada Presiden RI pak Jokowi turun tangan mengatasi petaka kebakaran hutan ini. Akhir kata, semoga pemerintah pusat dan daerah dan kita semua menjadikan semua petaka kebakaran di tanah air sebagai pelajaran bermakna untuk pencegahan kebaran hutan lahan hutan di Indonesia.

H.Irwan, S,IP, MP