Tanpa misi dan visi, Irwan mengaku akan mengalir saja sebagai wakil rakyat Kaltim di Senayan hingga lima tahun ke depan. Dia meyakini pembangunan infrastruktur akan membuat Bumi Etam lebih sejahtera. Berikut petikan wawancara wartawan Kaltim Post Pram Soesanto dengan Irwan.

Anda pendatang baru di DPR RI, apa sudah punya agenda yang akan diperjuangkan?

Dari awal saya sadari fungsi DPR RI sudah jelas diatur UU. Ada legislasi, budgeting, dan controlling. Saya enggak ada visi-misi, yang terpenting bagaimana benar-benar memperjuangkan kepentingan masyarakat Kaltim di parlemen.

Mungkin dibilang visi-misi saya pada saat ditugaskan di komisi apa. Konsen saya sekarang, ingin benar-benar ada percepatan pembangunan infrastruktur.

Jadi ingin masuk komisi berapa?

Komisi V (bidang infrastruktur, transportasi, daerah tertinggal). Sebab, dengan pembangunan infrastruktur di Kaltim ada percepatan, maka dalam beberapa tahun ke depan, kita harus ada konektivitas infrastruktur dengan semua sektor.

Apa ada pengalaman khusus hingga Anda memutuskan masuk Komisi V?

Selama kampanye, saya keliling ke seluruh Kaltim. Saya temui semua sektor; pertanian, perkebunan, pertambangan, industri, kemudian pemukiman perkotaan, itu semua belum semua terkoneksi dengan baik. Masih banyak jalan negara kita yang hancur, jalan provinsi, kabupaten, jalan desa, apalagi jalan-jalan usaha pertanian.

Saya temui masyarakat tanam karet selama lima tahun, giliran panen tak bisa jual. Tanam sawit, giliran panen, dia harus bermalam mengangkut hasil panennya itu untuk keluar hanya ke jalan kabupaten, karena di samping jalannya rusak atau malah terputus.

Yang saya tahu, di Kaltim itu ada tiga poros. Poros selatan, tengah, dan utara. Selatan menghubungkan dari Kalimantan Selatan, terus ke Paser, PPU, Balikpapan, sampai Samarinda. Poros tengah dari Samarinda, Tenggarong, Kubar, Mahulu. Sementara poros utara, mulai Samarinda, Bontang, Kutim, Berau berakhir di Kaltara. Ini (poros) belum terkoneksi dengan baik. Jalannya rusak. Bahkan ada yang tak bisa difungsikan.

Bukannya dengan adanya IKN, pemerintah punya rencana sendiri bangun infrastruktur Kaltim?

Belum tentu, itu masalah sendiri, karena IKN itu kompleks. Di samping menyiapkan masalah SDM, IKN justru berbahaya.

Berbahaya bagaimana?

Logika saya dibalik. Yang perlu dikawal dari IKN ini adalah proses politiknya. Bagaimana kalau digagalkan? Kehendak politik kawan-kawan anggota DPR lain ada yang menolak. Anggaran semua untuk IKN sudah dijamin dengan undang-undang. Lantas bagaimana dengan kabupaten/kota penyangga di luar Kukar dan PPU?

Ini yang sangat berbahaya, jangan sampai mereka jadi penonton. Harus ada percepatan pertumbuhan ekonomi di IKN tapi mereka malah jadi penonton. Kenapa? Karena infrastruktur yang menghubungkan pertaniannya, hilirisasi industri, perdagangannya, belum selesai. Menurut saya, begitu IKN selesai 2024, infrastruktur di delapan kabupaten/kota (selain PPU dan Kukar) harus selesai. Jadi, mereka mendapat manfaat dari adanya IKN itu.

Saking kuatnya fraksi, pada periode 2014–2019, sebaran wakil Kaltim sempat menumpuk di satu komisi (Komisi VII bidang energi). Bagaimana Anda melawannya?

Saya harus transparan dan terbuka. Sebab bagaimanapun kita dipilih masyarakat Kaltim. Bagaimana pun kebutuhan masyarakat Kaltim saat ini adalah infrastruktur. Naif sekali sejak 2004, 2009, 2014, belum ada satu pun orang wakil Kaltim masuk di Komisi V. Ini betul-betul bagaimana tidak berdaulatnya wakil Kaltim, sehingga tak masuk di komisi itu. Fokus saya bagaimana bisa masuk di komisi yang membidangi infrastruktur. Sebab itu kunci agar Kaltim sejajar dengan daerah lain di Jawa. (Fraksi Demokrat akhirnya meluluskan permintaan Irwan untuk berkiprah di Komisi V).

Apa upaya Anda agar wakil Kaltim atau Kalimantan satu suara?

Saya sempat inisiasi kaukus DPR RI Kaltim. Saya buatkan grup WA. Intens ajak seluruhnya. Kenapa saya fokus juga ke regional Kalimantan, karena sudah saatnya Kalimantan kuat. Kalau Kaltim IKN, yang diuntungkan provinsi terdekat. Bukan orang yang lain, ada Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat. Saya ingin dari awal itu dimulai kawan-kawan di parlemen.

Periode sebelumnya ada kaukus wakil Kaltim bentukan almarhum Luther Kombong dan Hetifah Sjaifudian tapi tidak berjalan. Apa ada kiat khusus supaya jalan?

Saya optimistis. Karena itu, bagi saya, mungkin evaluasinya ke depan komunikasi silaturahmi dengan sesama wakil rakyat dari Kaltim harus intens. Kita harus terbuka, tanggalkan identitas kepartaian. Kemudian menyatukan visi-misi kita, bahkan jika perlu strateginya jangan banyak di komisi yang sama. Toh, visi-misi kita bisa dibangun dengan lintas kepartaian di parlemen.

Bayangkan, PDRB kita tinggi tapi pertumbuhan ekonomi rendah. Masyarakatnya masih banyak miskin, minim fasilitas air bersih, kesehatan, listrik, saya sering merinding kalau bicara soal kesejahteraan masyarakat.

Program lain yang mau ditonjolkan?

Saya tak perlu bicara soal SDM karena kolega saya Ibu Hetifah sudah konsen di Komisi Pendidikan (Komisi X). Saya tak mau visi Presiden Jokowi soal IKN digagalkan teman-teman. Saya akan berjuang sekuat mungkin agar IKN terwujud.

Selain itu?

Isu lain lingkungan hidup dan kehutanan. Kita bersyukur pembangunan dimulai dari kekayaan lingkungan hidup dan hutan. Dengan demikian, kita harus dorong bagaimana agar PDRB hijau kita naik. Kemudian sistem yang kita anut lebih pada pembangunan hijau (green economy), karena sumber daya alam harus kita pandang sebagai anugerah. Jangan sampai karena kita tak konsen di lingkungan hidup, sumber daya alam kemudian jadi kutukan.

Jangan sampai justru jadi bencana. Sebab, bagaimana pun Kaltim dianugerahi sumber daya alam yang melimpah. Kalau tidak kita kelola dengan baik dan bijaksana, itu bisa jadi kutukan. Untuk mewujudkan itu saya butuh masukan dari teman-teman lain. Yang jelas menurut saya, bagaimana saya mendorong pertumbuhan ekonomi di Kaltim yang nantinya jadi pusat pertumbuhan ekonomi baru, tapi di sisi lain jangan sampai kita lupa menjaga lingkungan hidup.

Bagaimana agar IKN tak merusak lingkungan hidup?

Kita kawal IKN ini mulai RUU. Masterplan pembangunannya, karena IKN berada di wilayah dengan kearifan lokal yang sumber daya alamnya berlimpah. Jadi, IKN harus jadi wajah Kaltim. Wajah Indonesia. Bahwa kita sangat peduli, bagaimana ibu kota negara (baru) ini ke depannya lestari, sehingga orang nanti melihat jangka panjangnya bagaimana.

IKN nantinya menjadi ibu kota wisata. Orang lain datang wisata melihat city tour atau hiburan, kemegahan teknologi kotanya. Begitu datang ke ibu kota di Kaltim melihat ibu kota dengan versi lain. Ada keaneragaman di situ, biodiversity di situ, kemudian flora-faunanya masih lengkap. Itu pasti mengundang warga lokal maupun internasional untuk datang ke Kaltim. Saya sangat optimistis. (dwi/k16/bersambung)

Sumber, https://kaltim.prokal.co/read/news/362970-para-pejuang-aspirasi-di-senayan-asal-kaltim-irwan-3?fbclid=IwAR3ox3UykeB4c84gZ0-sCz6RyHg83rusg0uiCGNxhnobfXJCaXi30bE4Has