Wasekjen Demokrat Irwan menganggap usulan hak angket terkait Pilpres 2024 sekadar gurauan. Irwan yakin kubu yang saat ini tertinggal dalam Pilpres 2024, bakal segera menatap masa depan.
“Terkait isu hak angket itu gurauan kawan-kawan 01 dan 03 saja. Sebentar juga sudah move on terhadap hasil Pilpres 2024,” kata Irwan kepada wartawan, Kamis (22/2/2024).

Irwan menyinggung posisi partai-partai di DPR yang mayoritasnya berada di koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini.

“Ingat loh faktanya semua partai di parlemen yang mengusung capres saat ini minus PKS adalah masih anggota koalisi pemerintahan Jokowi,” ujarnya.

Anggota DPR ini juga mengomentari masuknya Ketua Umum (Ketum) Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ke kabinet Presiden Jokowi di tengah bergulirnya wacana angket. Menurutnya, penunjukan AHY sebagai Menteri ATR/BPN merupakan hak prerogatif presiden.

“Terkait masuknya Ketum AHY dalam kabinet pemerintahan Jokowi itu murni hak prerogatif presiden. Bagi kami mas AHY sangat pantas diberi amanah tersebut. Beliau punya leadership yang kuat dan manajerial yang bernas untuk memimpin kementerian ATR/BPN,” kata dia.

Dalam keterangan rilis yang diterima, Rabu (21/2), Ganjar juga mendorong DPR untuk memanggil penyelenggara Pemilu. Ganjar menyebut sehari setelah pemungutan suara, pihaknya langsung melakukan evaluasi.

“Apakah benar terjadi situasi anomali-anomali? Jawabannya iya. Apakah benar sistemnya ini ada kejanggalan? Jawabannya iya. Apakah benar ada cerita-cerita di masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan? Jawabannya iya,” kata Ganjar dalam keterangan tertulis yang diterima wartawan, Rabu (21/2).

Sumber; https://news.detik.com/pemilu/d-7206327/ganjar-usulkan-hak-angket-anggota-dpr-f-pd-gurauan-01-dan-03.