Awalnya saya berpikir banjir Samarinda belum bisa diatasi, pasti buntu lagi. Kali ini pun. Ternyata negara hadir untuk warga Samarinda. Sinergitas tanpa rasa gengsi menjadi solusi konkrit.
“Bisa (diatasi banjir Kota Tepian ini)” kata saya dalam hati.
Usaha Konstitusi
Saya terkejut, senang. Saat rapat internal Komisi V usulan saya untuk kunjungan ke Samarinda diterima teman-teman. Bukan hal mudah tentunya usulan itu diterima, penuh perjuangan dan kegigihan politik. Semua demi warga Samarinda.
Dan akhirnya, pagi itu Kamis, (23/1/2020) ditemani hujan deras melanda Jakarta. Tak mengurangi semangat beberapa anggota Komisi V DPR RI melakukan kunjungan spesifik Ke Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Semangat mereka bertujuan untuk membenahi Kota Samarinda. Banjir masalah menahun Kota Tepian itu.
Tepat pukul 10.30 WITA. Rombongan Komisi V uang dipimpin langsung Wakil Ketua Komisi V Syarif Abdullah mendarat di Bandara APT Pranoto, Samarinda. Rehat sejenak, rombongan berangkat meninjau waduk Benanga, Lempake.
Tujuannya untuk mencari solusi besar banjir Samarinda.
Lalu Kenapa?
Samarinda bakal menjadi penyangga Ibu Kota Negara baru di Kaltim. Meliputi wilayah Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara.
Sebagai penyangga harusnya bebas dari permasalahan kota, termasuk banjir.
Banjir di wilayah Jakarta. Tentunya Bekasi dan Tangerang sebagai wilayah penyangga menjadi sorotan awal tahun ini. Sebab, Jakarta adalah Ibu Kota saat ini. Mungkin hal ini akan terjadi di Samarinda. Jika Ibu Kota Negara berpindah.
Karena itu, singkirkan pesimisme, saatnya Samarinda Berbenah.
Konon, Samarinda diambil dari kata “Sama” dan “Rendah”. Di mana menggambarkan betapa kota ini memiliki kontur tanah yang rendah dengan Sungai Mahakam. Sehingga banjir di Samarinda bukan hal baru.
Menurut catatan sejarah banjir besar Samarinda telah terjadi sejak 1998. Dan awal tahun 2020 terjadi lagi. 18 ribu warga Samarinda jadi korban.
Dari sekian peristiwa banjir yang pernah menyelimuti Samarinda, Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan III menyatakan setidaknya ada 10 titik rawan banjir di Kota Samarinda.
Pun untuk meminimalisir, penting dilakukan normalisasi sungai untuk memperlancar arus dan pengerukan waduk Benanga. Tapi itu solusi parsial. Warga Samarinda ingin lebih besar. Karenanya Komisi V akan mengawal prioritas penanganan banjir ini.
Besarnya alokasi anggaran yang diperlukan untuk menjalankan program penanggulangan banjir di Samarinda menuntut pemerintah daerah bekerja ekstra. Di antaranya, memperbanyak lobi anggaran ke pemerintah pusat.
Hal itu akan mudah. Karena ada putra daerah Kalimantan Timur yang duduk di Komisi V DPR RI. Walau saya sendiri saja.
“Masuk itu barang,” batin saya berujar.
Semoga banjir Samarinda teratasi. Selamat datang Ibu Kota baru.
Samarinda, 24 Januari 2020
H. Irwan, S.IP, MP
Recent Comments