Keinginan pemerintah di Kalimantan Timur untuk melakukan transformasi ekonomi dari berbasis unrenewable resources ke renewable resources dinilai masih sebatas keinginan. Belum ada kemauan politik yang kuat untuk melakukan pergeseran itu.

Sudah lebih dari satu dekade, sejak keinginan itu dinyatakan, transformasi ekonomi masih sebatas jadi diskusi-diskusi dan sambutan di ruang-ruang pemerintahan. Itu terjadi karena belum adanya kemauan politik yan kuat. Pemerintah dari tahun ke tahun masih saja menggantungkan ekonominya pada bagaimana bisa mengeruk serta menggali sebesar mungkin sumberdaya alam (SDA).

Hal tersebut dikemukakan Irwan, anggota DPR RI Dapil Kaltim dalam webinar “Filsafat dan Etika Lingkungan Kasus Pengelolaan Sumberdaya Alam di Kalimantan Timur”, Jumat (11/9/2020) malam. Irwan tampak blak-blakan menyampaikan masalah itu.

“Kalau benar ada kemauan politik, mestinya itu terlihat sejak mulai perencanaan. Tapi lihat saja Perda No 1/2016 tata ruang kita ternyata masih lebih banyak mengakomodir kepentingan tambang, perkebunan dan yang sifatnya ekstraktif lainnya,” kata Irwan.

Irwan Fecho sapaannya. Sebelum berkantor di Senayan, Irwan adalah PNS di Kutai Timur. Ia mundur dari abdi negara tahun 2018 dan kemudian dilantik sebagai wakil rakyat pada 1 Oktober 2019.

Dalam seminar nasional yang digelar Majelis Lingkungan Hidup (MLH) PW Kaltim itu, Irwan disandingkan bersama narasumber lain Rocky Gerung. Dosen filsafat UGM, Abdul Malik Usman didaulat sebagai pemantik diskusi. Sebagai penanggap adalah Ketua MLH PW Muhammadiyah Kaltim Taufan Tirkaamiana, dan Wakil Ketua MUI Kaltim KH Muhammad Haiban. Jalannya diskusi menjadi lebih menarik dengan dipandu Niel Makinuddin, pegiat senior lingkungan yang acap disapa “Ustadz”.

Dikatakan, seberapa besar kemauan politik elite daerah juga akan tergambar dari strategi untuk mengurangi ketergantunganterhadap sektor ekstraktif itu. Antara lain berapa dan bagaimana mengalokasikan anggaran untuk pertanian, agroindustri, pariwisata, dan penelitian untuk energi terbarukan.

“Ini jadi tidak konsisten. Bicara mau lakukan transformasi ekonomi, tapi tidak terlihat dari sejak perencaaannya. Belumlagi bagaimana dengan pengawasan dan penegakan hukumnya. Siapapun yang melanggar mestinya bisa dipidana,” katanya.

Jangan kemudian, lanjutnya kawasan lindung pun kemudian ditambang. Bentang alam karst dijadikan pabrik semen. Padahal karts itu (Sangkulirang-Mangkalihat) menjadi sumber air bagi masyatakat sekitar. Tiadanya kemauan politik inilah yang turut berkontribusi pada langgengnya ketergantungan daerah terhadap sektor ekstraktif.

Menggantungkan pada sektor ekstraktif sama artinya membuka pintu kehancuran alam terjadi. Apalagi dengan pola pengelolaan SDA yang masih cenderung oligarki.  Karena itu Irwan mendorong elite politik di daerah harus berani. Berani pula melawan kehendak pusat yang eksploitatif.

Kalau tidak dimulai dari sekarang lantas kapan lagi? Jangan menunggu setelah semuanya habis atau timbulnya bencana baru. “Eksekusi kebijakan itu yang harus dilakukan daerah.”

Daerah sambung Irwan, harus ingat bahwa SDA Kaltim yang selama beberapa dekade ini dihisap, dikeruk, dan terus diesksploitasi sangat tidak sebanding dengan uang yang dikembalikan ke daerah. Apalagi kalau dihadapkan pada nilai kerusakan alam. Sungai hancur, hutan habis, bumi terus digali dan menimbulkan lubang-lubang maut  yang telah merenggut lebih dari 30 korban.

“Akan tetapi, yang dikembalikan ke daerah sangatlah sedikit. Pusat mengembaikannya dalam bentuk dana bagi hasil, sangat sedikit. Maka itu, daerah kita selama ini tertinggal jauh dibanding daerah-daerah lain,” kata anggota Komisi V DPR RI ini.

Dana yan dikembalikan pusat sebagai hasil pengerukan SDA itu diatur melalui UU No 33/2004 soal perimbangan keuangan pusat daerah. Itu sekaligus dijadikan alat kontrol oleh pusat untuk mengendalikan daerah. Dan Kaltim sejauh ini selalu jadi daerah penurut.

Ia mengatakan, meski Kaltim kaya, faktanya pembagunan prasarana ekonominya jauh tertinggal dibanding daerah-daerah lain. Ini bisa dilihat dari yang sederhana saja, misalnya soal jalan nasional kita yang hanya 3,5 persen dari total panjang jalan nasional 47.530 Km.

“Artinya, Kaltim kebagian hanya 1.700 Km. Itu sama saja dengan yang dibangun di Susel. Padahal panjang itu tak  seberapa dibanding luas Kaltim. Ini kan tidak adil.”

Belum lagi soal listrik. Menurut Irwan, Kaltim itu pengekspor besar batubara. Tetapi, anehnya masih banyak kampung yang belum teraliri lisrrik. Akibatnya anak-anak ikut terdampak. Mereka tidak bisa belajar dengan lebih baik seperti saudara-saudara mereka di daerah lain. Tidak ada internet dan lainnya.

Begitu pun soal BBM. Masak daerah yang menjadi produsen energi, bahkan lumbung energi nasional, tapi tidak kebagian jatah mendapatkan BBM. Mereka harus antri mengular lama, dan di mana-mana.

Itulah potret pengelolaan SDA di Kaltim, hasil dari pesta demokrasi yang transaksional dimana hasil SDA tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat. Ini sangat membuat ketidaadilan bagi masyarakat Kaltim. Keadaan ini telah dan akan terus terjadi jika masih tidak ada kemauan politik yang kuat dari elite daerah untuk melakukan transformasi ekonomi.

Irwan melihat Kaltim selama ini terlalu patuh terhadap republik ini sehingga merasa oke-oke saja menerima dana bagi hasil yang tidak berkeadilan itu.

Total PDRB Kaltim (2019) Rp 653 triliun. Angka PDB nasional Rp 15.833 triliun. Artinya, Kaltim memberi kontribusi bagi PDB nasional sebesar 4,1persen. Akan tetapi kalau dicermati, kontribusi besar PDRB Kaltim itu ternyata lebih banyak didominasi sektor batubara (46 persen).

Sebarannya hampir merata di semua daerah. Samarinda saja memiliki 49 terminal khusus batubara. Terminal bahkan lebih banyak lagi, 109 buah. Keberadaan terminal khusus ini disebut Irwan juga menjadi amatan KPK karena diduga turut disalahgunakan untuk kepentingan ilegal lain seperti BBM.

Sudah Dikaji Sejak 1 Dekade Lalu

Diketahui, diskusi mengenai rencana melakukan transformasi ekonomi sudah seringkali dibahas sejak lebih dari satu dekade lalu. Dalam salah satu loka karya yang digelar pemprov tahun 2014 misalnya, disebutkan pemprov menyadari dominasinya tambang batubara dalam perekonomian Kaltim.

Lokakarya bertajuk Integrasi Rencana Aksi Daerah Penurunan Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Provinsi Kalimantan Timur ke dalam Perencanaan Kabupaten/Kota dan Mekanisme Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan RAD-GRK (PEP) di ruang Sky Bar lantai 8 Hotel Gran Senyiur di Balikpapan.

Sementara sektor ekonomi yang bersifat terbarukan seperti pertanian dan jasa, kontribusinya masih kecil. Struktur ini yang menurut Asisten II Sabani (sekarang Pj Sekprov Kaltim) ingin kita ubah melalui strategi transformasi ekonomi menuju struktur ekonomi berbasis SDA terbarukan.

Kebijakan itu diawali dengan peletakan dasar transformasi sosial ekonomi pada periode 2009-2013. Sedangkan periode 2014 – 2018 saat kita menerapkan pola pembangunan dengan memperkuat daya saing, nilai tambah berbasiskan sumber daya lokal yang berkelanjutan.

Dikatakan Sabani, penerapan skenario pertumbuhan ekonomi hijau atau green economy ataupun skenario pembangunan rendah karbon merupakan pilihan yang tepat untuk Kalimantan Timur. Peningkatan kemampuan modal manusia yang menguasai Iptek sangat diperlukan untuk memasuki tahap innovation-driven economies. Hal ini memerlukan transformasi sosial dan ekonomi.

Penerapan transformasi ekonomi dilakukan dengan mengunakan strategi pengembangan industri turunan dari sektor perkebunan, tanaman pangan dan pertambangan sebagai arah transformasi ekonomi yang lebih seimbang.

Melalui strategi ini diharapkan pada tahun 2030 sektor industri akan menjadi basis ekonomi utama dengan proporsi 42 persen, sektor perdagangan dan jasa mencapai 17 persen dan sektor pertanian mencapai proporsi 10 persen.  Struktur ekonomi seperti ini diharapkan dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil serta dapat menyerap lapangan kerja yang lebih tinggi.

Tujuan dan sasaran transformasi ekonomi diatas harus dilakukan secara bertahap dan konsisten serta memerlukan dukungan multi stakeholder serta dukungan dari seluruh lapisan stakeholder.

Terdapat lima tahap dalam tranformasi ekonomi yang telah dan akan dilakukan yaitu, Periode Inisiasi (2009-2013); Periode Pengembangan Kapasitas (2013-2015); Periode Peningkatan Nilai Tambah (2015-2018), Periode Pengembangan Industri (2018-2020 serta Periode Pengembangan Ekonomi–Inovasi (2020-2030).  Dengan demikian periode RPJMD Kaltim tahun 2013-2018 berada dalam dua tahapan transformasi ekonomi yang disebutkan diatas.

Disamping banyak keberhasilan yang telah dicapai dalam pembangunan ekonomi namun disisi lain Kalimantan Timur menghasilkan emisi gas rumah kaca terbesar keempat dari 34 Provinsi di Indonesia, atau 150.566.160 ton CO2/tahun. Emisi gas rumah kaca tersebut terutama berasal dari sektor berbasis lahan. Dan di dalammnya terdapat emisi dari adanya deforestasi sebesar 69.988.875 ton CO2/tahun. Tentunya hal ini menjadi tantangan besar bagi Kaltim untuk menyelaraskan pembangunan dan penurunan emisi gas rumah kaca.(bin)

Sumber; https://kaltim.tribunnews.com/2020/09/15/anggota-dpr-ri-dapil-kaltim-sebut-pemerintah-pusat-sebagai-predator-state-bagi-daerah-kaya-sda