SEBUAH PARADOKS (Catatan Dr.H. Irwan, S.IP., MP)
Demokrasi, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Rakyat; Relasi yang membingungkan. Salah satu paradoks (bertentangan) besar dalam kehidupan demokrasi kita hari ini adalah relasi antara rakyat dengan wakilnya di DPR RI. Secara teori, hubungan ini mestinya sederhana, rakyat memilih wakil menjalankan amanah.
Namun yang terjadi lapangan sering kali terbalik. Rakyat memilih dengan penuh harapan, tetapi setelah terpilih wakil justru menuai kritik keras dari rakyat yang sama, bahkan ada yang menyerukan pembubaran lembaga DPR.
Legitimasi formal vs legitimasi moral
Jika ditelusuri lebih dalam, masalah ini bukan semata-mata soal siapa yang duduk di kursi parlemen. Sebab sebagian besar anggota DPR bukanlah wajah baru.
Banyak yang sudah menjabat dua atau bahkan tiga periode. Artinya, secara formal rakyat masih memberi kepercayaan kepada mereka. Namun legitimasi formal itu tidak otomatis berarti legitimasi moral. Rakyat mungkin memilih karena keterbatasan pilihan popularitas. Semata atau karena ikatan emosional dengan partai dan tokoh tertentu. Tapi begitu, kursi sudah terisi, ukuran kepercayaan bergeser dari dipilih menjadi “Bagaimana mereka bekerja dan berpihak”.
Apakah Sistem Pemilu Bermasalah
Di sinilah, muncul pertanyaan penting, apakah yang keliru adalah sistem pemilu kita? Sistem proporsional terbuka misalnya, sering dikritik melahirkan politik biaya tinggi mendorong kandidat lebih sibuk mengamankan suara pribadi, ketimbang memperjuangkan kepentingan memperjuangkan kepentingan publik.
Bisa jadi, rakyat memilh bukan karena kualitas gagasan, tetapi karena kedekatan, popularitas atau bahkan transaksi politik. Jika demikian, wajar bila pasca pemilu rakyat merasa tidak terwakili, meski wakinya berasal dari pilihanya sendiri.
Kultur Politik yang Belum Sehat
Namun tidak adil juga bila, hanya sistem politik disalahkan. Kultur politik kita masih sering mengutamakan citra, ketimbang subtansi. Banyak anggota DPR yang gagal menjaga komunikasi dengan konstituenya.
Padahal, kepecayaan publik tidak bisa dirawat hanya dengan kehadiran lima tahun sekali saat kampanye. Demokrasi bukan sekedar peristiwa lima tahunan. Melainkan proses terus-menerus membangun kepercayaan dan ruang partisipasi. Rakyat tidak hanya butuh “Memberi suara dibilik suara” Tapi juga di dengar suaranya dalam kebijakan sehari-hari.
Menjaga Demokrasi, Memperbaiki Relasi
Paradokas rakyat memilih lalu menghujat harus dibaca sebagai alarm, bukan sekadar kegaduhan. Artinya, ada jarak yang semakin lebar antara representasi formal dengan rasa keterwakilan nyata.
Untuk menjembatani jurang itu, ada dua hal yang diperkuat; pertama, perbaikan sistem pemilu agar benar-benar menghasilkan wakil dengan kualitas gagasan, bukan sekedar popularitas modal besar. Kedua, perubahan kultur politik di mana DPR lebih aktif menjaga komunikasi transparansi dan keberpihakan kepada rakyat.
Karena pada akhirnya, demokrasi tidak bisa berdiri hanya di atas legitimasi formal. Demokrasi sejatinya lahir dari kepercayaan rakyat yang hidup setiap hari dari jalanan ruang, publik hingga bilik suara.
Menjaga Demokrasi, Memperbaiki Relasi
Paradoks rakyat memilih lalu menghujat harus dibaca sebagai alarm, bukan sekekar kegaduhan. Artinya ada jarak yang semakin lebar antara representasi formal denagn rasa keterwakilan nyata.
Untuk menjembatani jurusan itu, ada dua hal yang perlu diperkuat; pertama, perbaikan sistem pemilu agar benar-benar menghasilakn wakil dengan kualitas gagasan, bukan sekesar popularitas atau modal besar. Kedua, Perubahan kultur politik di mana DPR lebih aktif menjaga komunikasi, transparansi dan keperpilhankan pada rakyat.
Karena pada akhirnya, demokrasi tidak biasa berdiri hanya dia tas legitimasi formal. Demokrasi sejati lahir dari kepercayaan rakyat yang hidup setiap hari dari jalanan ruang publik. Hingga bilik suara.
Dr. H. Irwan Fecho, S.IP., MP
Bendum Partai Demokrat
Recent Comments